Terancam Bangkrut, - Di saat SLTP dan SLTA negeri di Kabupaten Indramayu kebanjiran pendaftar calon siswa baru, sejumlah pengelola sekolah swasta malah banyak yang resah akibat minimnya pendaftar. Sepinya pendaftar ke sekolah swasta tersebut, dilatarbelakangi isu pengondisian dari pihak tertentu kepada lulusan SD maupun SMP untuk memenuhi sekolah negeri terlebih dahulu. Setelah kuota sekolah negeri terpenuhi, baru para siswa dibebaskan untuk mendaftar ke swasta.
"Kami banyak menerima aspirasi dari anggota yang mengeluhkan minimnya pendaftar ke sekolah swasta. Bahkan ada yang memberikan masukan kepada kami, adanya isu pengondisian dalam proses penerimaan. Jika pengondisian itu benar adanya, maka kami sangat menyayangkan, karena bupati Indramayu pernah menyatakan tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dengan swasta,” ujar Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Indramayu, Drs H Eno Suwarno S kepada Radar usai menggelar pertemuan dengan jajaran pengurus, kemarin.
Lebih lanjut Eno menuturkan, saat ini banyak sekolah swasta yang minim pendaftar. Seperti SMP Al-Wasliyah yang baru menerima delapan orang pendaftar, dan SMA PUI Jatibarang yang pendaftarnya baru mencapai 18 siswa. Jumlah itu masih sangat jauh dari harapan.
Dikatakan, jika sampai waktu pendaftaran habis, kemudian sekolah swasta yang jumlahnya 200 lebih minim siswa baru, maka ancaman bangkrut akan menjadi kenyataan. Karena kelangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah swasta, salah satunya ditunjang dari keberadaan siswa.
"Supaya sekolah swasta tetap eksis dan bisa terus melaksanakan KBM untuk menunjang program peningkatan IPM serta suksesnya wajardikdas 12 tahun, maka kami memohon kepada Bupati Irianto untuk ikut membantu,” pinta Eno sambil mengatakan bahwa BMPS akan mengirim surat resmi ke bupati Indaramayu dalam waktu dekat ini.
Selain masalah minimnya pendaftar, BMPS juga akan mengirimkan surat lain kepada bupati Indaramayu. Intinya meminta supaya guru bantu sementara (GBS) yang telah diangkat menjadi PNS bisa ditempatkan kembali ke sekolah asalnya.
"GBS yang menjadi PNS itu sebagian besar bertugas di sekolah swasta. Kalau mereka ditarik dan ditempatkan ke sekolah negeri, maka banyak sekolah swasta yang akan kehilangan guru dan kesulitan untuk mencari penggantinya karena keterbatasan dana untuk honor mereka,” tegas Eno.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar